Indonesia pun juga turut mencoba mengaplikasikan praktik KPBU skala kecil dengan menyusun regulasinya dalam Peraturan Menteri PPN/Bappenas No 7 tahun 2023. Meskipun peraturan tersebut belum secara rinci mengatur pengidentifikasian KPBU Skala Kecil, namun telah terdapat hal-hal yang perlu disiapkan dalam menginisiasinya. Salah satu yang menjadi poin utama adalah kewajiban PJPK dalam menyusun Analisis Potensi KPBU sebelum dilanjutkan ke Tahap Perencanaan untuk KPBU Solicited, atau Tahap Penyiapan untuk KPBU Unsolicited. Pada tahap penyiapan juga diperlukan adanya kepastian bahwa proyek KPBU tersebut tidak membutuhkan adanya bantuan VGF serta didukung oleh kapasitas fiskal PJPK yang layak. Dari regulasi yang tengah dikembangkan berikut ini merupakan kelebihan dan kekurangan yang dapat menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan KPBU Skala Kecil.

Meskipun telah banyak studi kasus pelaksanaan KPBU skala kecil yang memiliki tingkat kesuksesan proyek yang lebih tinggi, terdapat beberapa tantangan yang perlu dipertimbangkan, beberapa di antaranya ialah:

Proyek KPBU PJU Madiun menjadi salah satu Proyek KPBU skala kecil antara Pemerintah Kabupaten Madiun dengan PT Tritunggal Madiun Terang (TTMT). Meskipun Proyek tersebut telah disiapkan sebelum diterbitkan Permen PPN/Bappenas No 7 tahun 2023, namun secara lingkup dan nilai proyeknya telah memenuhi kualifikasi untuk dapat diidentifikasi sebagai proyek KPBU skala kecil. Proyek PJU Kabupaten Madiun memiliki lingkup titik lampu sebanyak 7.459 titik dengan nilai investasi mencapai Rp100 Milliar. Proyek ini telah mulai direncanakan pada Q1 tahun 2020 yang pada akhirnya beroperasi pada tahun 2023. Hal ini menjadi suatu prestasi bagi Pemerintah Daerah dalam menyukseskan KPBU sekaligus sebagai salah satu bukti adanya probabilitas keberhasilan yang lebih tinggi bagi proyek dengan skala lingkup yang lebih kecil.